Bisnis  

RI-Jepang Bangun Balai Uji Kendaraan Terbesar di Indonesia, Menhub: Tidak Perlu Uji di Luar Negeri

Suara.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dalam pembangunan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) atau proving ground di Bekasi.

Skema KPBU itu tertuang dalam perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan dengan konsorsium proving ground PT Indonesia Automotive Proving Ground, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dengan adanya proving ground, kendaraan yang diproduksi di dalam negeri tidak perlu diuji di luar negeri, sebelum dilakukan ekspor.

“Dapat saya katakan bahwa ini adalah pertama kali di Indonesia. Selama ini kita melakukannya itu di luar Indonesia, dan setelah dilakukan pengujian baru kita bisa ekspor,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (31/10/2022).

Menhub melanjutkan, dengan skema KPBU negara bisa menghemat APBN untuk pendanaan infrastruktur. Sedangkan, investor juga bisa berkontribusi dan mendapatkan hasil kompetitif dari pembangunan tersebut

Adapun sebanyak 90 hektare lahan di Bekasi akan dibangun Proving Ground. Direncanakan November 2022, pembangunan infrastruktur itu berjalan, dan akan selesai pada November 2022 mendatang.

Pembangunan ini akan dibangun oleh konsorsium PT Indonesia Internasional Proving Ground yang terdiri dari PT Gobel Indonesia, PT Bintang Pradipa Persada, Toyota Tsusho Corporation, Japan Overseas, Infrastructure, PT Hutama Karya, dan Astra Daihatsu Motor.

“Kita akhirnya mendapatkan konsorsium, Indonesia-Jepang, tapi Indonesia mayoritas. Dan apa yang dilakukan di proving ground ini, selain creative financing, kita upayakan juga merupakan upaya alih teknologi. Pada Jepang secara intensif kita minta untuk memberikan alih teknologi,” ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, proyek proving ground ini memakan biaya sebesar Rp1,74 triliun dengan Internal Rate of Return (IRR) sebesar 11%.

“Dan perkiraan availability payment yang akan diberikan pemerintah mencapai Rp341 miliar per tahun. Saya berharap proyek ini tidak hanya biayanya, tapi manfaatnya bagi perekonomian nasional dan perekonomian bekasi, dan mendukung industri otomotif Indonesia,” kata Sri Mulyani. 



Artikel ini bersumber sekaligus hak milik dari website suara.com. Situs https://www.nerf-herders-anonymous.net adalah media online yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terpercaya dan menyajikannya dalam satu portal berita online (website aggregator berita). Seluruh informasi yang ditampilkan adalah tanggung jawab penulis (sumber), situs https://www.nerf-herders-anonymous.net tidak mengubah sedikitpun informasi dari sumber

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *